peta proses bisnis, keterikatan layanan pemerintah provinsi, dan integrasi antar aplikasi yang digunakan Penelitian ini berfokus pada menghasilkan rancangan blueprint Arsitektur Enterprise pada bidang Perindustrian Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada domain Proses Bisnis, Layanan, Data, dan Aplikasi menggunakan TOGAF ADM 9.2.
Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan Isi Singkat Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Kementerian Keuangan sesuai pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu
"Dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, bagi instansi pemerintah yang sudah menyusun peta proses bisnis dapat segera menyesuaikan dengan peraturan ini," seru Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB T Eddy Syah Putra dalam sebuah
terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis. Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta Proses Bisnis Direktorat digunakan sebagai pedoman penyusunan: a. Peta
Gambaran menyeluruh dan terintegrasi proses bisnis BPKP sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP; mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKP yang didukung dan dikelola menggunakan teknologi informasi secara terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel; dan acuan dalam penyusunan atau pengembangan SOP dan atau Pedoman dan/atau Petunjuk Teknis sesuai dengan tugas
. 472 175 228 264 131 353 135 67
peta proses bisnis kementerian
